Sarkozy hadapi tuntutan "korupsi", dugaan terima dana dari Libya

Hajer M'tiri

PARIS

Investigasi resmi dimulai terhadap mantan presiden Prancis Nicolas Sarkozy pada Rabu petang yang dituduh melakukan korupsi pasif, pendanaan kampanye ilegal, dan penyalahgunaan dana publik Libya, menurut media lokal.

Kejaksaan mengatakan sudah memiliki cukup bukti untuk mengadili kasus ini di meja hijau.

Sarkozy, 63 tahun, dibebaskan pada Rabu setelah diinterogasi selama dua hari terkait pendanaan kampanye kepresidenannya pada 2007 lalu. Diduga dana itu diterimanya dari mantan pemimpin Libya Muammar Gaddafi.

Penyelidik mencoba mengungkap apakah Sarkozy diam-diam menerima sekitar EUR 50 juta juta dari rezim Gaddafi untuk kampanyenya yang kemudian mengalahkan kandidat Segolene Royal dari Partai Sosialis.

Ini adalah pertama kalinya Sarkozy dibawa maju dalam penyelidikan yang dimulai lima tahun lalu. Mantan presiden Prancis tahun 2007-2012 itu selalu membantah semua tuduhan terhadapnya.

Salah satu mantan pejabat dan kawan dekat Sarkozy, Brice Hortefeux, juga dicecar pertanyaan polisi pada Selasa.

Pebisnis Prancis Alexandre Djouhri, mantan penasehat Sarkozy, pada Januari ditahan di London atas dugaan penipuan dan pencucian uang yang masih terkait kasus ini. Saat ini, Djouhri sedang berjuang agar diekstradisi ke Prancis.

Hakim Serge Tournaire dan Aude Buresi mendalami kasus inni sejak April 2013 untuk memastikan adanya bukti yang menunjukkan Sarkozy menerima dana ilegal dari Libya.

Pada Juni 2016, pengadilan Prancis mengatakan tidak percaya keaslian sebuah dokumen yang menunjukkan Gaddafi menawarkan EUR 50 juta kepada Sarkozy.

Dokumen itu pertama dirilis oleh situs investigasi Prancis, Mediapart, pada 2012.

Selain itu, koran Le Monde juga mengungkapkan "adanya sistem kriminal yang besar, yang melibatkan pejabat-pejabat tinggi Sarkozy.

"Jaringan ini, yang melindungi seorang mantan pemimpin negara, termasuk anggota-anggota kepolisian atau jaksa yang masih loyal kepadanya, dan juga pebisnis, perantara, diplomat, dan juga wartawan," tulis Le Monde.

Jaringan ini diduga dibentuk ketika Sarkozy menjadi Menteri Dalam Negeri pada 2002, yang kemudian menjadi landasannya menjabat sebagai presiden pada 2007.