Turki dukung keputusan Somalia gelar pemilu

Mohammed Dhaysane, Jeyhun Aliyev

MOGADISHU, Somalia / ANKARA

Turki menyambut baik keputusan Parlemen Somalia soal pelaksanaan pemilu sesegera mungkin di negara Tanduk Afrika itu.

"Kami menyambut baik keputusan Majelis Rendah Parlemen Somalia hari ini (1 Mei), yang mendukung diadakannya pemilihan umum berdasarkan perjanjian 17 September," kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Sabtu.

"Kami berharap perkembangan ini dapat memulai kembali pembicaraan konstruktif di antara para pemangku kepentingan politik atas dasar konsensus sosial," tambah mereka.

Kementerian juga menekankan bahwa Ankara selalu mendukung orang-orang Somalia yang "ramah dan bersahabat" dan akan terus mempertahankan "dukungan kuatnya".

Sebelum keputusan itu, para pemimpin Somalia sudah beberapa kali gagal mencapai kesepakatan untuk mengadakan pemilu.

Bulan lalu, anggota parlemen memberikan suara untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Mohamed Abdullahi Mohamed selama dua tahun lagi.

Majelis rendah parlemen Somalia membatalkan keputusan ini pada Sabtu dengan suara bulat, kemudian mengatur negara itu menuju pemilu tidak langsung yang telah disepakati sebelumnya.

Di hari yang sama, Presiden Somalia Mohamed Abdullah Mohamed berpidato di hadapan parlemen, mengumumkan bahwa perdana menteri negara itu akan memimpin proses pemilihan.

"Saya ingin menyatakan bahwa perdana menteri kami Mohamed Hussein Roble akan menjadi ujung tombak proses persiapan dan pelaksanaan proses pemilu, termasuk pengaturan keamanan pemilu untuk memastikan pemilu berlangsung dalam suasana damai dan stabil," kata dia kepada anggota parlemen.

Somalia telah menghadapi kebuntuan politik setelah pemilihan presiden dan parlemen ditunda dan mandat konstitusional presiden berakhir pada 8 Februari.

Kesepakatan antara pemerintah pusat dan para pemimpin daerah di Kota Dhusamareb pada 17 September tahun lalu dipandang sebagai langkah besar untuk mengadakan pemilihan parlemen dan presiden tidak langsung pada akhir 2020 dan awal 2021.

Namun, rencana itu terhenti karena perbedaan pandangan para pemimpin politik.