Kementerian Pertahanan Nasional Turkiye pada Kamis menyambut pembubaran Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dan integrasinya ke dalam lembaga-lembaga negara Suriah, dengan menyebut langkah tersebut penting untuk memperkuat kedaulatan dan keutuhan wilayah negara itu.
Kementerian mengatakan perkembangan tersebut juga akan memperkuat prinsip "satu negara, satu tentara" di Suriah.
Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan mengenai pembubaran dan integrasi SDF dalam konferensi pers mingguan di Provinsi Afyonkarahisar, Turkiye.
"Angkatan Bersenjata Turkiye akan terus memberikan dukungan dalam kerangka perjanjian kerja sama militer yang ada untuk membantu memperluas momentum positif yang dicapai di Suriah ke seluruh negeri, memastikan stabilitas permanen, dan memperkuat kemampuan tentara Suriah, terutama dalam perang melawan terorisme," kata Juru Bicara Kementerian Pertahanan Nasional Turkiye Zeki Akturk.
Menyinggung perkembangan di Timur Tengah, Akturk mengatakan serangan dan kebijakan ekspansionis Israel di Gaza, Lebanon, dan Suriah masih menjadi hambatan terbesar bagi perdamaian dan stabilitas permanen di kawasan serta harus segera dihentikan.
Ia mengatakan masa depan kawasan harus dibangun berdasarkan penghormatan terhadap hukum internasional, kedaulatan, dan keutuhan wilayah, bukan penggunaan kekuatan secara sepihak.
Akturk juga kembali menekankan perlunya masyarakat internasional mengambil langkah konkret dan efektif terhadap tindakan yang mengancam perdamaian dan stabilitas regional maupun global.
Kementerian mengatakan pihaknya mengikuti upaya Amerika Serikat (AS) untuk membentuk mekanisme deeskalasi yang akan melibatkan Suriah.
Namun, Turkiye belum menerima permintaan resmi terkait mekanisme tersebut. Kementerian mengatakan setiap permintaan yang diterima nantinya akan dievaluasi melalui koordinasi dengan lembaga terkait.
Keamanan regional dan kerja sama internasional
Akturk mengatakan Angkatan Bersenjata Turkiye terus berkontribusi terhadap keamanan, perdamaian, dan stabilitas regional maupun global melalui kerja sama dengan negara sahabat dan sekutu, kegiatan pelatihan dan konsultasi, serta partisipasi dalam misi multinasional.
Menurut dia, dua jet tempur F-16 Turkiye yang ditempatkan di Estonia dalam misi Enhanced Air Policing NATO terbang ke Latvia pada 21 Agustus sebagai bagian dari upaya pertahanan kolektif dan penangkalan aliansi sebelum kembali ke Estonia pada hari yang sama.
Ia juga mengatakan Turkiye akan menjadi tuan rumah markas Brigade Eropa Tenggara untuk kedua kalinya pada periode 2026-2032. Langkah itu disebut mencerminkan komitmen Turkiye terhadap perdamaian, stabilitas, dan kerja sama militer multinasional di kawasan.
Upacara aktivasi markas, serah terima komando, dan peringatan hari jadi ke-27 digelar di Istanbul dengan Komando Korps ke-3 Turkiye sebagai tuan rumah.
Latihan internasional dan kerja sama pertahanan
Akturk mengatakan Angkatan Bersenjata Turkiye akan mengikuti Latihan Eksperimentasi Sistem Maritim Nirawak REPMUS di Portugal pada 31 Agustus hingga 25 September.
Pelatihan bagi 283 personel Angkatan Bersenjata Niger juga dimulai di Niger pada 26 Agustus sebagai bagian dari dukungan pelatihan militer Turkiye.
Dalam kerangka Operasi Safe Mediterranean, kapal Angkatan Laut Italia Carabiniere akan mengunjungi Mersin pada 28-31 Agustus, sedangkan kapal Angkatan Laut Brasil Brasil akan melakukan kunjungan pelabuhan ke Istanbul pada 31 Agustus-4 September.
Kapal Angkatan Laut Turkiye TCG Kemalreis dan TCG Yzb. Gungor Durmus juga akan mengunjungi Djibouti pada 3-4 September untuk mendukung Gugus Tugas Angkatan Laut Somalia dan misi transportasi logistik ke Somalia.
Akturk mengatakan Turkiye akan berpartisipasi dalam kegiatan Pertahanan Udara dan Rudal Terintegrasi NATO di wilayah udara Rumania dengan mengerahkan dua jet tempur F-16, satu pesawat peringatan dini dan kendali udara, serta satu pesawat tanker.
Tim aerobatik Turkish Stars juga akan tampil dalam Bucharest International Air Show pada 28-29 Agustus.
Proses "Turkiye Bebas Teror"
Terkait proses "Turkiye Bebas Teror", kementerian mengatakan Dewan Pemantauan dan Evaluasi yang beranggotakan Menteri Pertahanan Yasar Guler telah menggelar pertemuan pertama di bawah kepemimpinan Wakil Presiden Cevdet Yilmaz.
Pertemuan itu membahas prosedur dan prinsip pelaksanaan proses tersebut serta memutuskan pembentukan empat subkomite.
"Upaya pembentukan subkomite terus dilakukan melalui koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait," kata kementerian.
Kementerian menekankan pentingnya memastikan proses tersebut berjalan secara sehat dan stabil.
Kementerian juga akan terus bekerja sama dengan lembaga terkait untuk menentukan dan memverifikasi bahwa organisasi teroris serta struktur yang berafiliasi dengannya telah mengakhiri keberadaan mereka di lapangan dan menyerahkan seluruh senjata serta amunisi yang mereka miliki.
Sistem Patriot di Karpathos
Menanggapi pertanyaan mengenai sistem pertahanan udara Patriot yang ditempatkan di Pulau Karpathos, Yunani, kementerian mengingatkan bahwa status hukum pulau-pulau yang didemiliterisasi telah diatur secara tegas dalam Perjanjian Lausanne 1923 dan Perjanjian Perdamaian Paris 1947.
Kementerian menyebut tindakan Yunani mempersenjatai pulau-pulau tersebut dengan melanggar perjanjian sebagai tindakan yang melanggar hukum dan harus dihentikan.
"Dalam konteks ini, kami memandang keputusan untuk memindahkan sistem pertahanan udara Patriot dari Karpathos ke Kreta sebagai langkah positif untuk membalikkan praktik keliru yang ada saat ini," kata kementerian.
Turkiye akan terus mendukung langkah-langkah konstruktif yang mendorong perdamaian dan stabilitas regional serta menjunjung hukum internasional dan kewajiban berdasarkan perjanjian.
Klaim pangkalan drone di Rhodes
Terkait laporan mengenai kemungkinan pembangunan pangkalan drone di Pulau Rhodes, Yunani, kementerian mengatakan status demiliterisasi pulau tersebut telah diatur secara jelas dan mengikat melalui perjanjian internasional.
Kementerian memperingatkan setiap langkah yang melanggar status tersebut akan bertentangan dengan kewajiban Yunani berdasarkan hukum internasional serta merugikan perdamaian dan stabilitas di Laut Aegea maupun hubungan bertetangga yang baik.
"Turkiye akan terus dengan tegas melindungi hak dan kepentingannya yang berasal dari perjanjian internasional serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal ini," kata kementerian.
Kapal dibajak di lepas pantai Somalia
Kementerian mengatakan Gugus Tugas Angkatan Bersenjata Turkiye di Somalia terus mendukung upaya meningkatkan kemampuan Somalia dalam memerangi terorisme dan pembajakan berdasarkan perjanjian yang ditandatangani kedua negara.
Terkait insiden yang melibatkan sebuah kapal di perairan teritorial Somalia, kementerian mengatakan dukungan yang diperlukan diberikan kepada otoritas Somalia melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Turkiye.
