İqbal Musyaffa
20 Agustus 2019•Update: 21 Agustus 2019
JAKARTA
Ekonom senior Chatib Basri mengatakan Indonesia harus realistis dalam menghadapi kondisi ekonomi dan perdagangan global yang tidak menentu.
Menurut dia, ada tiga opsi kebijakan yang bisa ditempuh Indonesia. Pertama, dengan reformasi unilateral dengan tetap membuka pasar di saat banyak negara yang menutup pasar.
“Meskipun secara ekonomi dibilang ideal, tapi secara politik sulit dan susah diterima karena untuk apa membuka diri kalau orang lain menutup diri,” jelas dia dalam diskusi perdagangan di Jakarta, Selasa.
Chatib menambahkan opsi kedua adalah dengan masuk ke dalam perdagangan multilateral dengan mendukung WTO, meskipun opsi ini membutuhkan waktu panjang akibat masa depan WTO yang tidak jelas.
“Yang paling mungkin saat ini adalah melalui FTA dan kerja sama regional,” imbuh Chatib.
Akan tetapi, dia menambahkan saat Indonesia memulai negosiasi kerja sama regional dalam hal investasi, maka tidak semua negara akan setuju.
Dia mengatakan Indonesia bisa memulai negosiasi untuk menarik investasi dalam hal yang disepakati banyak negara di ASEAN seperti infrastruktur.
“Tidak ada negara di ASEAN yang tidak setuju dengan infrastruktur dan juga ini cocok dengan agenda Indonesia dan secara nature, Indonesia adalah pemimpin di ASEAN,” urai Chatib.
Dia menambahkan dengan memasukkan agenda investasi infrastruktur ke dalam agenda ASEAN, maka manfaat besar bisa dirasakan oleh masyarakat ASEAN seperi adanya pembangunan akses jalan dati Thailand ke Malaysia hingga Indonesia.
Chatib menjelaskan dana untuk pembangunan infrastruktur di ASEAN bisa bersumber dari Asian Development Bank untuk mendukung konektivitas infrastruktur di ASEAN.
Sementara itu, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Kasan mengatakan Indonesia saat ini sedang dalam tahap negosiasi kerja sama perdagangan dengan beberapa negara melalui Preferential Trade Agreement (PTA), Free Trade Agreement (FTA) ataupun Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).
Saat ini, sudah ada 9 kerja sama perdagangan yang berlaku dan 11 perjanjian kerja sama perdagangan yang sudah selesai pada periode 2018-2019.
Selain itu, masih ada 12 negosiasi kerja sama perdagangan lainnya yang masih berjalan antara lain seperti kerja sama CEPA dengan Turki dan Korea, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), serta PTA dengan Maroko, Iran, dan Tunisia.