Indonesia perlu lanjutkan kepeloporan dalam SDGs

Muhammad Latief

JAKARTA

International NGO Forum on Indonesian Development (Infid) meminta pemerintah untuk meneruskan kepeloporan program pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di dunia internasional.

Ini terkait Indonesia menjadi acuan implementasi SDGs dunia setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) nomor 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian SDGs.

“Perlu diteruskan, terutama dalam bidang hubungan antarbangsa,” ujar Senior Adviser Infid Mickael Bobby Hoelman, Selasa.

Perpres ini, menurut Mickael, mencerminkan komitmen Indonesia yang menjadikan SDGs sebagai acuan pembangunan, terlebih saat ini Indonesia berada pada masa transisi menjadi negara donor dengan membentuk Indonesian Aid yang sering dipromosikan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Dengan komitmen membantu negara yang tingkat kemajuannya setara atau lebih rendah dari pencapaian Indonesia saat ini, keberhasilan Indonesia paling menonjol soal toleransi dan perdamaian antaragama, demokrasi, serta otonomi, dan tata kelola daerah.

“Tidak usah membantu dana dulu, karena kita juga terbatas,” ujar Mickael.

Sementara Direktur eksekutif Migran Care Wahyu Susilo mengatakan kepeloporan Indonesia dalam SDGs tertinggal dengan Inggris yang sebelumnya berjalan beriringan. Pada waktu itu, kata Wahyu, Perdana Menteri Inggris Theresa May mendeklarasikan pentingnya mengakhiri perbudakan modern di dunia.

“Komitmen ini mendapatkan sambutan luas,” ujarnya.

Seharusnya, kata Wahyu, Indonesia juga mempunyai kepeloporan dalam isu sensitif yang lain, misalnya soal kesetaraan gender atau penghapusan pernikahan dini.

Meski demikian, Direktur Institut KAPAL Perempuan Misiyah menekankan pentingnya konsistensi kampanye pada level internasional tentang pencapaian SDGs dengan implementasinya di dalam negeri.

Pemerintah, katanya, juga harus mewaspadai isu-isu yang rawan ditinggalkan dalam SGDs, seperti perkawinan anak dan angka kematian ibu.