Peluang besar filantropi memodali fintech

JAKARTA

Pendanaan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebenarnya juga menjadi perhatian lembaga-lembaga filantropi.

Misalnya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), mereka mempunyai lembaga Baznas Microfinance yang menyalurkan pembiayaan bagi para pelaku UMKM di berbagai bidang.

Kepala program BAZNAS Microfinance, Noor Azis mengatakan lembaganya membuka akses pembiayaan dan pelayanan pengembangan usaha serta dukungan peningkatan kapasitas usaha melalui pelatihan, workshop dan kegiatan lain pada pelaku usaha mikro.

Tahun lalu pihaknya sudah mengidentifikasi sekitar 4.000 pengusaha mikro di berbagai daerah yang diharapkan akan semakin berdaya dengan program Baznas Microfinance.

Baznas Microfinance akan menyasar 10 titik di 7 provinsi, yaitu Sumatra Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara.

Edi suryanto, Direktur Operasional Lembaga Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (Lazizmu) mengatakan sejauh ini pihaknya juga sudah melakukan program pemberdayaan UMKM dengan penyaluran kredit.

Salah satu programnya adalah membangun warung bekerjasama dengan warung pintar, sebuah startup pengembangan usaha “Warung Pintar”.

“Kredit yang kami salurkan itu tanpa bunga, besarnya sekitar Rp1-10 juta,” ujar dia.

CEO Rumah Zakat Nur Efendi mengatakan lembaga filantropi bisa bekerja sama dengan platform fintech peer to peer lending (P2P) untuk memperluas jangkauannya.

Pada prinsipnya, lembaga filantropi seperti amil zakat dan wakaf bersama dengan fintech peer to peer lending (P2P) mempunyai prinsip kerja yang sama. Perbedaannya hanya soal orientasi keuntungan.

Secara kompetensi, fintech P2P lending ini mempunyai sistem dan model pemberdayaan serta pengalaman yang lebih komplet.

“Sebenarnya sangat memungkinkan dana wakaf jadi Investment bagi UMKM yang selama ini dikelola oleh fintech,” ujar dia.

Zakat di Indonesia mempunyai potensi hingga Rp252 triliun dan baru bisa dikelola sebesar Rp8,1 triliun. Sedangkan wakaf mencapai Rp 10 triliun per bulan.

Dengan demikian, jika gerakan filantropi Islam masuk sebagai investor dalam fintech P2P lending, maka akan ada gerakan ekonomi yang signifikan.

Memang ada beberapa penyesuaian dengan hukum-hukum zakat dalam Islam, tapi itu bisa diselesaikan, ujar Efendi.

Sementara menurut Edi, sepanjang memenuhi kriteria penerima zakat, maka kerja sama dengan fintech P2P lending sangat dimungkinkan untuk memperbanyak penerima manfaat dana zakat.

Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia (BWI) Mohammad Nuh mengatakan kerja sama dengan platform tersebut sangat dimungkinkan. Prinsip pengelolaan wakaf, menurut dia adalah tidak merugi.

“Sepanjang tidak rugi. Apalagi itu untuk kegiatan produktif masyarakat,” ujar dia.