Ankara gelar rapat konsultasi internasional tentang Rohingya

Sultan Cogalan

ANKARA

Ibu kota Turki, Ankara, pada Jumat, menggelar pertemuan konsultasi internasional mengenai krisis Rohingya.

Rapat tersebut berfokus untuk meningkatkan kondisi kehidupan para pengungsi.

Dalam pidato pembukaan rapat, Wakil Menteri Luar Negeri Turki Umit Yalcin mengatakan krisis kemanusiaan di negara bagian Rakhine, Myanmar dan Cox's Bazar di Bangladesh tetap berlangsung meskipun semua upaya telah dilakukan.

Yalcin mengulangi ucapan terima kasih Turki kepada pemerintah Bangladesh yang telah membuka perbatasannya untuk pengungsi Rohingya. Namun, kata Yalcin, upaya itu masih belum cukup.

Sejak 25 Agustus 2017, sekitar 750.000 Rohingya, sebagian besar anak-anak dan perempuan, telah melarikan diri ke perbatasan Bangladesh. Mereka menghindari aksi kekerasan militer Myanmar kepada warga minoritas Muslim Rohingya.

Menurut organisasi Doctor Without Border, setidaknya 9.400 orang Rohingya tewas di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, dari 25 Agustus hingga 24 September 2017.

Dalam laporan baru-baru ini, kelompok kemanusiaan itu mengatakan kematian 71,7 persen atau 6.700 orang Rohingya disebabkan oleh kekerasan. Korban termasuk 730 anak-anak di bawah usia 5 tahun.

"Selain aksi-aksi kemanusiaan, kita juga harus melakukan aksi politik sebagai tanggung jawab kita selaku komunitas internasional,” kata Yalcin.

Kepala delegasi Uni Eropa untuk Duta Besar Turki Christian Berger serta pejabat senior dari AS, Australia, Bangladesh, Finlandia, AS, Swiss, Jepang, Kanada, Qatar, Norwegia, Thailand dan badan PBB menghadiri pertemuan tersebut.

Perwakilan dari Kementerian Kesehatan Turki dan organisasi nonprofit Turki lainnya - termasuk Otoritas Manajemen Bencana dan Darurat (AFAD), Bulan Sabit Merah Turki, dan Badan Koordinasi dan Kerja sama Turki (TIKA) - juga berpartisipasi dalam pertemuan tersebut.

Rohingya, yang disebut PBB sebagai etnis yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi peningkatan ancaman kekerasan menyusul puluhan orang yang terbunuh dalam kekerasan komunal pada 2012.

PBB telah mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan - termasuk bayi dan anak kecil - pemukulan brutal, dan penghilangan yang dilakukan oleh aparat keamanan Myanmar.