DPR minta pemerintah panggil Duta Besar AS

Pizaro Gozali

JAKARTA

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengecam keras sikap Amerika Serikat yang tetap meresmikan kedutaan besarnya di Yerusalem di tengah protes masyarakat internasional.

Bambang meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) segera memanggil Duta Besar AS untuk menyampaikan nota protes kepada pemerintah AS.

Pemerintah Indonesia juga diminta mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa untuk melakukan penyelidikan atas tewasnya puluhan demonstran Palestina.

“Kita adalah negara Muslim terbesar. Kita harus ambil peran lebih besar untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Apalagi, konstitusi negara kita secara tegas menentang setiap bentuk penjajahan di muka bumi," ujar Bambang dalam siaran persnya, Kamis, di Jakarta.

Bambang meminta PBB tidak lepas tangan atas kondisi ini. Dewan Keamanan PBB harus segera menggelar pertemuan darurat untuk merespons kebijakan AS tersebut.

“PBB harus secepatnya turun tangan. Jika kita berdiam diri, saya khawatir sentimen anti Amerika akan meluas dan itu tentu saja dapat memicu benih-benih terorisme yang mengancam kedamaian dunia,” kata Bambang.

Bambang menjelaskan, DPR melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) selalu konsisten menyuarakan kepentingan Palestina di berbagai forum parlemen dunia. Seperti IPU (forum parlemen dunia), PUIC (forum parlemen negara-negara OKI) serta AIPA (forum parlemen ASEAN).

“Bahkan di PUIC kita telah menyampaikan kritik bahwa perpecahan negara-negara Arab sebagai faktor memburuknya situasi di Palestina,” terang Bambang.

Sementara itu, pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengecam keras keputusan AS memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem.

Menteri Retno menegaskan langkah AS ini melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, serta mengancam proses perdamaian dan bahkan perdamaian itu sendiri.

“Indonesia mendesak Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB segera bersidang untuk mengambil sikap dan langkah yang tegas,” ujar Menteri Retno melaui cuitan di Twitter, Senin malam.

Menteri Retno juga mengatakan Indonesia dapat mendorong negara-negara anggota PBB lainnya untuk tidak mengikuti langkah AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan memindahkan kedutaan besar mereka ke sana.

“Pemerintah dan rakyat Indonesia, akan terus bersama dengan rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya,” tegas Menteri Retno.