Indonesia, Belanda mulai implementasi kerjasama perairan

Megiza Asmail

JAKARTA

Pemerintah Indonesia dan Belanda menggelar pertemuan tahunan Joint Steering Committee (JSC) untuk mengimplementasikan kerjasama bilateral phase IV bidang perairan yang telah dilakukan sejak 2015 lalu.

Pertemuan di Den Haag, Belanda, pada pekan lalu antara Sekretaris Jenderal antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Belanda digelar untuk capaian dan tindak lanjut MoU.

Sederet isu yang menjadi pembahasan bersama di antaranya adalah perlindungan terhadap muara sungai dari kombinasi permasalahan kenaikan muka air laut, penurunan tanah, dan cuaca ekstrim yang berdampak pada rawannya terjadi banjir.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti mengatakan dalam pertemuan JSC kali ini, disamping melakukan evaluasi pelaksanaan MoU, juga dibahas mengenai persiapan perpanjangan MoU.

“Hal ini menjadi kesempatan untuk mempersiapkan diri supaya lebih fokus pada proyek-proyek dengan tingkat implementasi tinggi sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat Indonesia,” kata Anita dalam keterangan tertulis yang diterima Anadolu Agency, Senin.

Tidak hanya itu, pertemuan ini juga membentuk tiga working group (WG) yang mengevaluasi tiga topik berbeda yakni Manajemen Sumber Daya Air Terintegrasi (WG 1), Ketersediaan Air untuk Pangan dan Ekosistem (WG 2) serta Ketersediaan Air dan Sanitasi (WG 3).

“Kesimpulan dari pertemuan ini adalah terdapat proyek yang sudah dalam tahapan implementasi yakni pembangunan tanggul laut Jakarta di mana 4,5 kilometer di antaranya telah dikerjakan,” imbuh Anita.

Pembangunan tanggul laut Jakarta merupakan bagian dari masterplan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang bertujuan untuk mengurangi risiko banjir, banjir rob dan mencegah penurunan permukaan air tanah kota Jakarta.

NCICD sendiri merupakan kerjasama tiga negara yakni Pemerintah Indonesia, Belanda dan Korea Selatan.

Pada tahap awal, NCICD akan difokuskan pada fase darurat yakni pembangunan tanggul laut sepanjang 20,1 Km yang menjadi titik kritis rawan banjir dan banjir rob

Pembangunan tanggul fase darurat ditargetkan selesai tahun 2019, dengan pembagian tugas yakni tanggul sepanjang 4,5 Km dikerjakan oleh Kementerian PUPR dan selebihnya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan partisipasi pihak swasta di daerah kritis tersebut.

Sedangkan, sebagian tanggul yakni 4,5 km yang sudah selesai berada di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing pada Juni 2018 sepanjang 2,2 km dan di Kelurahan Muara Baru, Kecamatan Penjaringan pada Agustus 2018 sepanjang 2,3 km.

Untuk 2019 mendatang terdapat dua proyek yang akan diimplementasikan, yakni Semarang Water Management and Cultural Heritage dan Central Java North Coast Revitalisation, kata Anita.

Kedua negara, kata Anita, juga sepakat untuk melakukan studi menggali peluang pembiayaan seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan skema availability payment yang bekerjasama dengan multilateral development partner, climate fund, investor swasta dan badan usaha milik negara (BUMN).