Menteri Wiranto: Pengamanan Pemilu 2019 bakal lebih rumit

Megiza Asmail

JAKARTA

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menilai Pemilihan Umum yang akan berlangsung pada April 2019 bakal lebih rumit dibanding Pemilu sebelum-sebelumnya.

Dalam rapat tertutup koordinasi tingkat pusat dan daerah yang dilakukan antara aparat keamanan, penyelenggara Pemilu dan pemerintah melalui video conference, Menteri Wiranto menyebut Pemilu kali ini lebih kompleks dari biasanya.

“Pemilu 2019 memang lebih rumit, lebih kompleks dan lebih massal dibanding pemilu yg lalu. Karena memang secara serentak akan diadakan pemilihan anggota legislatif dan presiden maupun wakil,” ujar dia di Jakarta, Senin.

Menteri Wiranto menyebut, pertarungan politik dalam Pemilu kali ini tidak hanya sebatas dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, namun juga calon legislatif dan partai politik yang juga punya kepentingan dalam kontestasi.

“Sehingga memang hiruk-pikuk. Akan banyak aktivitas yang harus diamankan atau diatur oleh penyelenggara Pemilu dan aparat pengamanan. Oleh karena itu kita mencari hal-hal yang cukup rawan tadi dalam Rakor untuk kita bincangkan bersama apakah dalam hal perhitungan, aktivitas di lapangan, dan sebagainya,” tutur dia.

Menteri Wiranto melanjutkan, pengamanan Pemilu 2019 nantinya akan berpegang kepada Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang telah disusun oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dari sana, akan disiapkan aksi pencegahan oleh instansi-instansi terkait.

“Kita mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan Pemilu 2019. Kita harap bangsa Indonesia bersama-sama ikut tanggung jawab dan sukseskan ini,” sebut dia.

Pengamanan Pemilu 2019 ini, ujar Menteri Wiranto, tak hanya menargetkan keamanan daerah namun juga beberapa hal lainnya yang dianggap bisa memicu kericuhan. Isu money politic dan SARA juga akan terus dipantau.

“Jangan sampai politik identitas perbedaan SARA, perbedaan kehidupan sosial kita, jadi senjata untuk kampanye. Itu kita hindari agar persatuan bangsa terjaga,” kata Menteri Wiranto.

Terakhir, dia mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan media sosial sebagai tempat menyebarkan kampanye negatif, hoaks, ujaran kebencian, dan fitnah.

“Masalah mengritisi satu dengan yang lain dengan cara-cara yang tidak senonoh ini kan masih banyak terjadi. Kalau bisa itu kita cegah, atau kita hindari dan kurangi kerawanan Pemilu yang akan kita laksanakan,” tukas dia.

Di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menambahkan bahwa Polri sudah menyiapkan berbagai langkah pencegahan di daerah-daerah yang masuk dalam daftar wilayah rawan. Salah satunya dengan mengadakan deklarasi damai.

“Dalam rakor di antaranya, satu, mengidentifikasi kerawanan daerah masing-masing yang tidak sama. Kedua, melakukan langkah preventif dengan diadakan acara deklarasi damai sebanyak-banyaknya, sampai ke desa-desa untuk menjadi cooling system,” tutur Kapolri.

“Ini kontestasi sebentar, sementara kita sebagai bangsa harus bersatu. Nah, ketiga black campaign juga harus kita lakukan [tindakan dengan] tegas.”

Kapolri juga mengimbau masyarakat tidak melakukan mobilisasi yang provokatif, yang dapat memicu konflik.

“Meskipun nanti ada kampanye di lapangan melibatkan massa, kita akan jaga. Tapi kita imbau lebih baik menggunakan positif campaign. Langkah-langkah itu sangat teknis, tiap daerah berbeda. Kemudian juga potensi kerawanan antar partai dan Paslon yang berbeda, dan tidak bisa digeneralisir,” tukas Tito.

Adapun untuk wilayah-wilayah yang dianggap rawan, Menteri Wiranto mengatakan, dalam waktu dekat Bawaslu akan merilis IKP. Nantinya, dari indeks tersebut, bulan depan akan digelar uji coba.

“Bulan depan diuji lagi menjelang Pemilu dan diharapkan indeks itu ternetralisir menjelang Pemilu. Kita harapkan memang suhu politik meningkat tapi tidak sampai mendidih. Kita harap masyarakat penuh kegembiraan menghadapi Pemilu bukan ancaman,” tegas Menteri Wiranto.