Hayati Nupus
JAKARTA
Rezki Alvionitasari, 27 tahun, tak habis pikir. Bagaimana mungkin pemerintah membiarkan anak-anak mengonsumsi rokok yang berdampak buruk bagi kesehatan, seperti mengakibatkan batuk, penyakit paru, tuberculosis, bahkan kanker.
Jurnalis salah satu media nasional ini kerap mendapati anak-anak remaja berkumpul di berbagai tempat sambil mengepulkan asap rokok. Dia menengarai harga rokok yang amat murah menjadikan mereka dapat dengan mudah menjangkau produk itu. Bahkan beberapa warung menjual tak sampai Rp1.000 per batang.
Pemerintah, kata Rezki, perlu menaikkan tarif cukai rokok. Kalau bisa malah tarif minimalnya 70 persen. Rendahnya cukai mengakibatkan harga rokok amat murah sehingga bisa dijangkau anak-anak.
“Kalau harga rokok mahal, anak-anak tidak akan sanggup beli,” kata Rezki kepada Anadolu Agency, Rabu malam.
Pencantuman harga murah pada iklan rokok terus disoal banyak kalangan. Polemik juga semakin kencang setelah pada 2017 Yayasan Lentara Anak merilis hasil riset di sepuluh kota. Hasil riset di sepuluh kota, yakni; Tangerang, Bekasi, Banjarmasin, Semarang, Batu, Pekanbaru, Bandar Lampung, Pasaman Barat, Mataram dan Kupang, menunjukan, fenomena tebaran iklan rokok dengan pencantuman harga murah mengepung sekolah.
Sementara, peneliti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Abdillah Ahsan mengatakan, penetapan tarif cukai yang rendah adalah salah satu faktor yang membuat industri mampu menjual rokok dengan harga murah.
Di kantor Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan di kawasan lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kepala Kepabeanan dan Cukai Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Nasrudin Joko juga tak sepakat jika harga rokok yang murah hanya ditentukan oleh cukai. Sebab selain cukai, Harga Jual Eceran (HJE) rokok juga ditentukan oleh pajak rokok sebesar 10 persen dari tarif cukai, pajak penjualan dan ongkos produksi.
“Tapi memang besaran cukai yang paling menentukan mahal atau tidaknya harga rokok,” kata Nasrudin kepada Anadolu Agency.
Itu sebab, jelas Nasrudin, kerja pemerintah mendukung pengendalian tembakau jadi tak maksimal, karena Kementerian Keuangan tak bisa seenaknya menetapkan kebijakan yang bisa mendorong harga rokok menjadi mahal.
Apalagi jika mendorong harga rokok menjadi Rp5.000 per batang seperti yang diusulkan Profesor Abdullah Thabrany lewat polling Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan (PKEKK) Fakultas Kesehatan Masyarakat UI pada 2006 silam.
Menurutnya, sejak lama harga rokok ditentukan berdasarkan mekanisme pasar demi mempertimbangkan nasib pekerja industri rokok. Sedang terkait upaya penaikkan cukai demi menekan angka perokok anak, Nasrudin mengklaim pemerintah selalu menaikan besaran cukai setiap tahun. Kini reratanya harga rokok bisa sampai Rp440 per batang.
Nasrudin mengatakan, pemerintah tak bisa menekan konsumsi rokok dengan menaikkan tarif cukai karena pemerintah bersama parlemen belum merevisi Undang-undang (UU) cukai. Menurutnya, upaya penaikkan harga rokok lewat mekanisme penaikkan tarif cukai tembakau belum bisa diterapkan sebab harus menempuh jalan teramat panjang.
“Saat ini revisi tersebut masih dalam proses di DPR dan belum masuk Prolegnas, jadi memang masih lama,” kata Nasrudin.
Industri Rokok Tak Punya Etika
Saat dijumpai di FEB UI, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI Abdillah Ahsan kesal dengan maraknya kepungan iklan luar ruang di sekitar sekolah yang mencantumkan harga murah. “Tidak punya etika, cuma industri rokok yang berbuat begitu!”
Menurutnya, harga rokok murah dan gencarnya strategi pemasaran oleh industri memicu anak untuk menjangkau rokok dengan murah. Sementara di Indonesia, jelasnya, industri mampu menjual rokok dengan murah hingga mudah dijangkau anak, disebabkan rendahnya tarif cukai yang ditetapkan pemerintah.
Sementara, World Health Organisation (WHO) pernah merekomendasikan besaran tarif rokok sebanyak 2/3 atau 66 persen dari harga jual eceran (HJE) untuk semua jenis rokok.
Saat ini, pemerintah hanya berani menerapkan tarif cukai itu 57 persen saja. Itu pun sudah tarif maksimal. Menurut Abdillah, angka ini tak hanya jauh di bawah rekomendasi WHO, tapi juga memberikan keuntungan besar bagi industri rokok sebesar 43 persen. Tarif cukai rokok di Indonesia bahkan kalah jauh ketimbang tarif maksimal cukai barang lain seperti alkohol yang tembus 80 persen dari harga jual eceran.
Diskusi Grup Terfokus (FGD) Lembaga Demografi FEB UI 2012 lalu menyimpulkan harga psikologis yang ideal untuk menurunkan konsumsi rokok adalah Rp5.000 per batang. Jika sebungkus rokok berisi 20 batang, artinya seorang anak harus merogoh kocek Rp100.000 untuk membeli rokok.
“Bagi anak remaja harga itu relatif mahal dan tak terjangkau,” ujar Abdillah.
Menurutnya, harga riil rokok saat ini Rp400 dan harga ideal Rp5.000 sangat jauh. Tak heran bila rokok terjangkau bagi anak-anak dan jumlah produksinya terus meningkat.
“Pemerintah sendiri belum yakin,” kata Abdillah.
Agar lebih tegas terhadap rokok yang merusak kesehatan, usul Abdillah, pemerintah perlu mengurangi ketergantungan pada cukai rokok. Indonesia perlu mencontoh Thailand yang memiliki lebih dari 20 sumber cukai, produk hasil tembakau hanya salah satunya. Sedang cukai Indonesia hanya bersumber dari produk hasil tembakau, alkohol dan etil alkohol.
Nasrudin membenarkan kalau pemerintah selalu bergantung pada cukai rokok. Badan Kebijakan Fiskal mencatat, realisasi penerimaan cukai hasil tembakau per 28 Desember 2017 lalu sebesar Rp Rp145,48 triliun. Angka ini menyumbang hampir tujuh persen dari total APBN 2017 sebesar Rp2.080 triliun.
Meski begitu, ujar Nasrudin, pemerintah masih bisa memperluas objek cukai sepanjang persyaratannya terpenuhi. Misalnya cukai kendaraan bermotor agar mengurangi karbondioksida yang merusak lingkungan seperti yang berlaku di Thailand.
Untuk memperluas objek cukai, pemerintah bisa menyampaikan usulan itu kepada DPR agar memperoleh persetujuan untuk dimasukkan dalam RUU tentang APBN.
