Enam pembangkit baru mulai beroperasi tahun ini

Muhammad Latief

JAKARTA

Pemerintah menyelesaikan pembangunan enam pembangkit listrik berkekuatan 2.100 mega watt (MW) tahun ini, bagian dari proyek pembangkit 35.000 MW yang dicanangkan Presiden Jokowi.

“Lima pembangkit dari Independent Power Producer (OPP), dan satu dari PLN,” ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana, di Jakarta.

Menurut Rida, pembangkit yang akan berstatus Commercial Operation Date (COD) didominasi oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), yaitu PLTU Kalsel, PLTU Jawa-7, dan PLTU Jawa-8.

Menurut Rida, proyek pembangunan 35.000 pembangkit saat ini sudah mencapai beberapa kemajuan.

Kapasitas pembangkit yang sudah COD mencapai 3.617 MW, dari 119 unit pembangkit.

Di samping itu, 117 unit pembangkit dengan total kapasitas 20.120 MW dalam tahap konstruksi. Ada juga pembangkit yang sudah menandatangani kontrak namun belum memulai tahap konstruksi, sebesar 9.515 MW.

"Untuk fase perencanaan tinggal sedikit, yakni hanya 2 persen, sebanyak 30 pembangkit dengan kapasitas 734 MW. Di tahap pengadaan ada 4 persen, 34 unit pembangkit berkapasitas 1.453 MW," ujar dia.

Menurut dia, dari program 35.000 MW, PLN akan membangun sebanyak 167 unit pembangkit dengan kapasitas 8.800 MW. sedangkan IPP akan membangun 193 unit pembangkit berkapasitas 26.600 MW.

Pembangkit IPP, sebut Rida, sudah tidak ada lagi yang berada pada fase perencanaan dan pengadaan.

Sebanyak 36 persen dari 26.600 MW sudah masuk tahap kontrak belum konstruksi, 59 persen atau 15.738 MW sedang dalam tahap konstruksi, dan sisanya sudah COD.

Sedangkan untuk pembangkit PLN, dari 8.800 MW, 8 persennya atau sekitar 734 MW masih tahap perencanaan. Sementara 17 persen atau 1.453 MW tahap pengadaan.

“Sebanyak 50 persen atau 4.382 MW sudah tahap konstruksi, dan 25 persennya atau 2.239 MW sudah COD," ujar Rida.

Rasio elektrifikasi

Sementara rasio elektrifikasi tahun ini ditarget bisa mencapai 99,99 persen.

"Pada 2018 lalu, rasio elektrifikasi yang telah tercapai adalah sebesar 98,3 persen, atau sekitar 66 juta rumah tangga telah teraliri listrik," ujar Rida.

Hingga semester I/2019, rasio elektrifikasi telah mencapai 98,81 persen.

Pada Juni, rumah tangga yang teraliri listrik sebanyak 67.548.773 atau mengalami penambahan sebanyak 627.068 rumah tangga dibanding tahun lalu.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Juni 2019 rumah tangga yang masih belum berlistrik sebanyak 813.872 rumah tangga.

Menurut Rida, ganjalan peningkatan rasio elektrifikasi ini adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan rasio elektrifikasi tahun lalu hanya 62 persen, namun kini meningkat jadi 72 persen.

PLN) pernah mengungkapkan hambatan utama untuk membangun pembangkit listrik di kawasan ini adalah konstruksi daerahnya yang sangat sulit.

Beberapa vendor bahkan harus meninggalkan proyek konstruksi pembangkit karena tekstur tanahnya yang sangat keras.

Selain itu karena sebagian besar kontur tanah di provinsi NTT berupa kepulauan, pegunungan, dan beberapa desanya terletak di lereng-lereng bukit, sulit bagi PLN untuk mengangkut material proyek.

Menurut Rida, salah satu upaya meningkatkan rasio elektrifikasi adalah memberikan sambungan listrik baru bagi rumah tangga tidak mampu. Ini karena banyak rumah tangga yang tidak mampu membayar biaya sambung listrik, tapi bisa untuk membayar iuran per bulan.

“Pemerintah akan kerja sama dengan BUMN, Pemda untuk memberikan bantuan penyambung listrik untuk rumah tangga tidak mampu,” ujar dia.