Erric Permana
27 Agustus 2021•Update: 27 Agustus 2021
JAKARTA
Pemerintah Indonesia menyita tanah dan bangunan terhadap 49 bidang tanah milik debitur dan obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada Jumat.
Aset yang disita tersebut seluas 5.291.200 m2 yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Tangerang dan Bogor.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan penyitaan aset ini merupakan salah satu upaya pemulihan hak negara dari hak tagih piutang BLBI.
"Kegiatan ini langkah awal saja dalam rangka menyelesaikan hak tagih negara atas piutang negara," jelas Mahfud dalam konferensi pers pada Jumat.
Dia berharap debitur dan obligor untuk menyelesaikan utangnya kepada negara.
"Saya tekankan ini proses hukum perdata karena hubungan antara debitur dan obligor dan negara karena hubungan hukum perdata sesuai putusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah," kata dia,
Dia pun tidak menutup kemungkinan kasus BLBI ini menjadi tindak pidana.
"Misal pemberian keterangan palsu, pengalihan aset terhadap yang sah sudah dimiliki negara penyerahan dokumen yang palsu dan sebagainya nanti itu bisa jadi hukum pidana," kata dia.
Menko Polhukam pun mengaku telah melakukan pemanggulan terhadap debitur ataupun obligor dalam kasus ini.
Salah satunya, anak dari mantan Presiden Soeharto, Tommy Soeharto.
