Erric Permana
11 Desember 2019•Update: 11 Desember 2019
JAKARTA
Presiden Joko Widodo mengungkapkan, sekitar 2.188 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) saat ini tidak beroperasi, sementara 1.670 BUMDes belum memberikan kontribusi pada pendapatan desa.
Dalam rapat terbatas mengenai dana desa di kantornya, Jokowi -- sapaan akrab Presiden Joko Widodo -- meminta menterinya untuk mulai meningkatkan kinerja BUMDes dan mengintegrasikannya dengan sektor swasta besar.
"Mulai dibuka channel jalur distribusi sehingga produk unggulan di desa bisa masuk ke marketplace, baik marketplace nasional maupun global," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta pada Rabu.
Mengenai besarnya anggaran desa selama lima tahun yang mencapai Rp329,8 triliun, Jokowi meminta agar penyalurannya efektif dan memiliki dampak signifikan pada desa.
Penggunaan dana desa harus mulai diarahkan untuk menggerakkan sektor produktif, pesan Jokowi.
"Mulai dari pengolahan pascapanen, industri-industri kecil di desa, budidaya perikanan, desa wisata, dan industrilaisasi pedesaan juga harus sudah dimulai karena ini bagian dari penciptaan lapangan kerja secara besar-besaran," tambah dia.
Dia juga meminta agar penggunaan dana desa didampingi sehingga bisa dikelola secara akuntabel dan transparan.
Sebelumnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, pemerintah menganggarkan dana desa mencapai Rp72 triliun.
Angka ini naik dari tahun sebelumnya yang hanya Rp70 triliun.
