Oposisi Myanmar sambut baik sanksi Inggris dan Kanada

JAKARTA

Para penentang kudeta militer Myanmar pada Jumat menyambut baik sanksi baru dari Inggris dan Kanada terhadap rezim Myanmar.

Aktivis pemuda Thinzar Shunlei Yi memuji pembekuan aset Inggris dan larangan bepergian pada tiga jenderal, serta langkah-langkah untuk menghentikan bantuan apa pun yang membantu militer dan mencegah sektor bisnis Inggris bekerja dengan tentara.

"Kami mendesak negara lain untuk memiliki respons yang terkoordinir dan bersatu. Kami akan menunggu pengumuman sanksi Uni Eropa pada (22 Februari)," cuit dia di Twitter pada Jumat.

Sementara itu, Direktur kelompok Kampanye Burma Inggris Mark Farmaner mengatakan memberikan sanksi kepada perusahaan militer akan jauh lebih efektif.

“Kami senang Dominic Raab telah mengumumkan bahwa dia akan mengambil langkah-langkah untuk menghentikan perusahaan Inggris melakukan bisnis dengan militer Burma,” kata Farmaner dalam pernyataannya.

Sebelumnya Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengumumkan sanksi terhadap tiga jenderal Myanmar karena pelanggaran hak asasi manusia yang serius atas peran mereka dalam pasukan keamanan militer.

Inggris akan membekukan aset-aset para jenderal tersebut dan memberlakukan larangan perjalanan ke negaranya.

Kanada juga memberi sanksi kepada sembilan pejabat militer Myanmar dan menuduh militer terlibat "dalam kampanye penindasan melalui tindakan legislatif yang memaksa dan penggunaan kekuatan".

JAKARTA

Para penentang kudeta militer Myanmar pada Jumat menyambut baik sanksi baru dari Inggris dan Kanada terhadap rezim Myanmar.

"Kami mendesak negara lain untuk memiliki respons yang terkoordinir dan bersatu. Kami akan menunggu pengumuman sanksi Uni Eropa pada (22 Februari)," cuit dia di Twitter pada Jumat.

Sementara itu, Direktur kelompok Kampanye Burma Inggris Mark Farmaner mengatakan memberikan sanksi kepada perusahaan militer akan jauh lebih efektif.

Inggris akan membekukan aset-aset para jenderal tersebut dan memberlakukan larangan perjalanan ke negaranya.

Kanada juga memberi sanksi kepada sembilan pejabat militer Myanmar dan menuduh militer terlibat "dalam kampanye penindasan melalui tindakan legislatif yang memaksa dan penggunaan kekuatan".