Pizaro Gozali İdrus
04 Oktober 2019•Update: 06 Oktober 2019
JAKARTA
Singapura resmi memberlakukan Undang-undang dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari berita hoaks, lansir New Straits Times pada Kamis.
Undang-undang ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk memerintahkan situs-situs media sosial agar meletakkan tanda peringatan di samping unggahan berita yang dianggap tidak benar oleh pihak berwenang.
Bahkan dalam kasus-kasus ekstrem kabar atau berita yang tidak benar bisa dicabut.
Sementara itu, jika perusahaan melakukan tindakan yang dinilai berbahaya dan merusak kepentingan Singapura maka dapat dikenakan denda hingga USD720.000 atau Rp10 miliar.
Sedangkan jika dilakukan oleh individu maka dapat dikenakan hukuman penjara sampai 10 tahun.
Namun Facebook, Twitter, dan Google – yang memiliki kantor pusat Asia, di Singapura – diberikan pengecualian sementara dari sejumlah ketentuan dalam undang-undang tersebut, guna memberi waktu bagi mereka untuk beradaptasi.
Undang-undang tersebut memicu kritik keras kelompok-kelompok hak asasi manusia, yang khawatir UU itu membatasi kebebasan berpendapat dan diskusi di dunia maya.
Jurnalis dan aktivis Kirsten Han, yang merupakan pemimpin redaksi kantor media independen New Naratif, mengatakan undang-undang itu sangat mengkhawatirkan.
“Ini adalah undang-undang yang sangat luas sehingga sulit memprediksi bagaimana penerapannya,” kata dia.
“Yang menjadi perhatian langsung adalah efeknya yang menakutkan dan semakin menguatnya sensor diri,” tambah dia.
Setelah undang-undang itu disahkan pada Mei lalu, Google mengatakan khawatir undang-undang itu akan menghambat pertumbuhan ekosistem informasi digital.
Hampir 100 akademisi di seluruh dunia juga menyatakan prihatin dan menilai undang-undang tersebut mengancam kebebasan akademik.
