Turki: Haftar ingin dirikan rezim diktator di Libya

Merve Aydogan

ANKARA

Turki pada Rabu mengatakan langkah sepihak oleh Jenderal Khalifa Haftar menyatakan dirinya sebagai penguasa Libya "bertujuan untuk menciptakan kediktatoran militer di negara itu."

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Turki mengungkapkan keinginan Ankara untuk solusi politik terkait konflik dan menyampaikan dukungannya kepada rakyat Libya.

"Dengan pernyataan ini, Haftar sekali lagi mengungkapkan bahwa dia tidak ingin krisis di Libya diselesaikan melalui dialog politik, dia tidak mendukung upaya internasional ke arah ini, termasuk resolusi Konferensi Berlin,” ungkap pernyataan itu.

Selain itu, Turki menekankan bahwa Haftar bertujuan untuk membentuk militer kediktatoran di Libya.

Kemenlu Turki mengatakan Haftar "memperburuk situasi kemanusiaan lebih jauh" dengan serangannya di Libya selama lebih dari setahun lalu hingga sekarang.

Turki juga menyebut Haftar memblokir produksi minyak, pasokan air, dan bahkan "mencegah pasokan pasokan medis yang dibutuhkan oleh rakyat Libya" selama pandemi Covid-19.

"Orang ini [Haftar], tanpa ragu, berniat untuk membentuk rezim junta di Libya," kata kementerian itu.

Otoritas Turki mendesak masyarakat internasional "untuk memberikan tanggapan yang diperlukan sesegera mungkin.

"Tidak boleh dilupakan bahwa di mata rakyat Libya, mereka yang mendukungnya, termasuk beberapa negara demokratis, akan menjadi mitra dari apa yang dia lakukan," tambah pernyataan itu.

Kementerian itu menyampaikan dukungan tak tergoyahkan Ankara kepada rakyat Libya dan upaya untuk menuju solusi politik.

Turki tetap berdedikasi untuk melindungi Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) Libya yang diakui oleh PBB dan semua lembaga Libya sah lainnya.

Dalam sebuah pernyataan via video pada Senin, Jenderal Haftar yang memerangi pemerintah Libya yang diakui secara internasional di Tripoli, mengaku dirinya "menerima mandat rakyat" untuk memerintah negara itu.

Haftar mengatakan perjanjian Skhirat pada 2015 yang ditandatangani di bawah naungan PBB yang membentuk GNA untuk mengelola proses transisi di Libyasudah tidak berlaku.

Haftar dan sekutu-sekutu politiknya berusaha menghalangi perjanjian tersebut untuk diberlakukan di lapangan.

Sejak penggulingan pemerintahan Muammar Khaddafi pada 2011, dua poros kekuasaan yang saling bersaing muncul di Libya, satu di Libya Timur yang didukung oleh Mesir dan Uni Emirat Arab, dan satu lagi di Tripoli yang mendapat persetujuan PBB dan internasional.