07 Agustus 2017•Update: 07 Agustus 2017
Mahmoud Barakat
ANKARA
Stasiun televisi Aljazeera asal Qatar bertekad menyiarkan perkembangan di wilayah Palestina yang dijajah meskipun kantor mereka di Yerusalem terancam ditutup Israel.
Pada Minggu, Menteri Komunikasi Israel Ayoob Kara mengatakan dia sudah meminta Kantor Pers Pemerintah menarik ijin yang diberikan pada wartawan Aljazeera.
Dia membandingkan larangan terhadap stasiun itu dengan langkah sama yang diambil Arab Saudi dan 3 negara Arab lainnya menyusul krisis diplomatik dengan Qatar.
“Aljazeera mengecam tindakan Israel yang mengaku sebagai ‘satu-satunya negara demokratik di Timur Tengah’,” bunyi pernyataan Aljazeera pada Senin.
Stasiun pan-Arab itu mengatakan langkah Israel “aneh dan memihak”, menuduh menteri Israel itu “tidak bisa mendukung pernyataannya dengan menunjuk konten berita yang membuktikan Aljazeera tidak profesional dan obyektif selama meliput di Yerusalem.”
Pekan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerukan penutupan kantor Aljazeera. Israel menuduh Aljazeera memicu ketegangan perihal Masjid al-Aqsa.
Israel diprediksi akan membawa masalah Aljazeera ke ranah hukum. Namun, Netanyahu siap mengubah peraturan guna melarang siaran Aljazeera. Sedangkan stasiun televisi itu mengatakan siap melawan larangan itu secara hukum.
Aljazeera “akan terus meliput berita dan kejadian di wilayah Palestina secara profesional dan obyektif mengikuti standar jurnalistik internasional,” jelas stasiun asal Doha itu.
Pekan lalu, kepala biro Aljazeera di Yerusalem Walid Omary menulis di koran Ha’aretz bahwa larangan itu akan menjadi “langkah mundur yang besar”.
“Apa bedanya antara Israel, yang dianggap negara demokrasi, dengan negara-negara diktator?” tulisnya.
