AS batasi kerja sama dengan militer Myanmar

Muhammed Bilal Kenasari

WASHINGTON

Amerika Serikat (AS) mengaku "sangat prihatin" dengan perkembangan situasi kemanusiaan di Arakan, Myanmar.

Juru bicara kementerian luar negeri AS Heather Nauert menegaskan pelaku kekerasan baik perorangan atau institusi akan diminta "pertanggung jawabannya".

"AS mendukung proses transisi menuju masyarakat demokratis," ujar Nauert, Selasa.

Nauert juga mengatakan tindakan antisipasi tambahan (AS) telah diberlakukan kepada perwira militer berpangkat tinggi. Tindakan antisipasi tersebut adalah pembatasan kerjasama dan menghentikan penjualan senjata kepada tentara Myanmar.

Sejak 25 Agustus lalu, kata Nauert, AS sedang mempertimbangkan untuk tidak mengizinkan para pemimpin militer Myanmar memasuki AS. Selain itu, mereka juga akan mempertimbangan penambahan opsi pemberian sanksi ekonomi kepada mereka yang terlibat dalam tragedi kekerasan.

“Tentara Myanmar yang terlibat dalam aksi kekerasan di Arakan tidak akan mengambil keuntungan dari program dukungan AS,” ungkap Nauert.