Cansu Dikme dan Kubra Chohan
22 April 2018•Update: 23 April 2018
Cansu Dikme dan Kubra Chohan
ANKARA
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Sabtu mengatakan AS dan sekutu-sekutunya memasok persenjataan secara gratis untuk teroris, dan menolak menjual senjata ke Turki.
Dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi NTV, dia mengatakan: "Jadi dari manakah datangnya ancaman? Kebanyakan datang dari partner-partner strategis.
"Kami tidak bisa membeli senjata dari AS dengan uang kami, namun AS dan negara-negara koalisi memberikan senjata dan amunisi secara gratis kepada organisasi teroris."
AS selama ini mendukung PYD/PKK, cabang Suriah dari kelompok teroris PKK, yang selama lebih dari 30 tahun memberontak melawan pemerintahan Turki hingga menyebabkan puluhan ribu orang tewas.
Erdogan juga menyerukan untuk segera berdamai dengan Yunani, karena dia tidak ingin lagi ada ketegangan, di tengah banyaknya provokasi di kawasan Aegea dan Mediteranea.
"Kami ingin berdamai sekarang. [Perdana Menteri Yunani Alexis] Tsipras sangat muda dan dinamis, dan dia tampak ingin membuka halaman baru," tambahnya.
Percepatan pemilu
Membahas pemilu yang dipercepat, Erdogan mengatakan partai penguasa Justice and Development (AK) Party siap mengembang tugas kenegaraan bila dipilih rakyat, dan siap turun bila rakyat mengatakan "cukup".
Jumat kemarin, parlemen Turki meloloskan RUU untuk melakukan pemilih lebih awal pada 24 Juni, dengan dukungan 386 anggota parlemen dari partai penguasa dan oposisi. Sebelumnya, pemilu dijadwalkan untul November 2019.
Erdogan juga menjelaskan alasan di balik keputusan itu, menyusul proposal dari pemimpin partai Nationalist Movement Party (MHP) Devlet Bahceli yang ingin berkoalisi dengan AK Party.
"Pernyataan dari rekan kami itu memaksa kami meninjau ulang situasi, yang berujung dengan keputusan ini."
Dia mengatakan tidak berkeberatan menggalang suara bersama dengan MHP. Mereka akan mulai berkampanye setelah Dewan Pemilu mengumumkan jadwal pemilu, kata Erdogan.
Sebuah jajak pendapat publik akan dilakukan untuk menetapkan kandidat presiden dari partainya, lanjutnya.
Tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, Erdogan mengatakan akan berupaya mendekati ribuan warga Turki di negara-negara asing.
Pada 16 April 2017, Turki mengadakan referendum terkait reformasi konstitusional dengan mayoritas pemilih menyatakan diri mereka mendukung RUU artikel ke 18 yang mengubah sistem parlementer menjadi sistem kepresidenan.
Di bawah reformasi konstitusional, jumlah anggota parlemen akan meningkat menjadi 600 dari, pemilihan presiden dan parlemen akan diadakan setiap lima tahun dan presiden terpilih tidak akan terikat untuk memutuskan hubungan dengan partainya.
Partai-partai politik atau aliansi yang menerima setidaknya lima persen suara dalam pemilihan terakhir atau 100.000 pemilih dapat mencalonkan kandidat mereka untuk menjadi presiden.
Dalam sistem baru, presiden akan memiliki kekuasaan eksekutif dan gelar kepala negara, mewakili Turki, persatuan orang-orang Turki, dan menjamin pelaksanaan konstitusi dan pelaksanaan yang harmonis antar badan-badan negara.
