Maria Elisa Hospita
13 Maret 2019•Update: 14 Maret 2019
Haydar Karaalp
BAGHDAD, Irak
Irak dan Iran pada hari Selasa memutuskan untuk kembali menyepakati Perjanjian Aljazair yang ditandatangani pada 1975.
Perjanjian tersebut diteken untuk menyelesaikan sengketa perbatasan - yang kemudian menjadi dasar perjanjian bilateral lainnya - tetapi kemudian dicabut oleh wakil presiden Irak saat itu, Saddam Hussein, pada 1980.
Kedua pihak mengumumkan peta jalan untuk menyelesaikan masalah bilateral, di antaranya garis perbatasan, kepemilikan ladang minyak, dan krisis Shatt al-Arab.
Irak dan Iran juga bertekad untuk memerangi terorisme, pengerukan sungai di perbatasan, dan menyetujui kebijakan bebas visa mulai 1 April.
Perjanjian Aljazair
Menurut pernyataan bersama yang dirilis kantor perdana menteri di Irak usai pertemuan hari kedua antara pejabat Irak dengan Presiden Iran Hassan Rouhani, Irak dan Iran bertekad mengimplementasikan Perjanjian Aljazair mengenai perbatasan dan hubungan bilateral.
Rouhani tiba di Irak kemarin untuk kunjungan tiga hari.
Dia menemui Presiden Irak Barham Salih dan Perdana Menteri Adil Abdul-Mahdi, beberapa pemuka agama, serta perwakilan suku di Baghdad.
Rouhani juga rencananya akan menemui Ali al-Sistani, salah satu otoritas keagamaan Syiah di Najaf.
*Vakkas Dogantekin turut berkontribusi dalam laporan ini
