Menteri Pertahanan Kamerun Joseph Beti Assomo, kepada Anadolu Agency, mengatakan pengerahan personel keamanan, yang berasal dari Kelompok Intervensi Serbaguna Gendarmerie Nasional (Yaounde) di Yaounde, sudah dimulai pada 23 Februari.
"Kontingen ini menerima pelatihan yang sesuai dengan situasi di lapangan di Wilayah Barat Laut dan Barat Daya," katanya tanpa memberikan rincian tentang jumlah pasti personel yang ditempatkan di wilayah tersebut.
"Seperti yang Anda lihat, kami telah kehilangan banyak pria dalam beberapa bulan terakhir sebagai akibat serangan oleh aktivis berbahasa Inggris. Gendarm tampaknya menjadi sasaran istimewa para teroris. Kami kemudian memilih GPIGN, yang mengkhususkan diri dalam pertempuran melawan terorisme," imbuh Assomo.
Diketahui, GPIGN dibentuk pada tahun 1995 oleh Presiden Paul Biya. Sampai saat ini mereka hanya dikerahkan di kota-kota Yaounde, Douala, Garoua dan Maroua untuk melawan Boko Haram, kelompok penjarah dan juga penculik.
GPIGN juga memastikan keamanan semua petinggi Kamerun beserta para diplomat.
Kamerun telah diriuhkan oleh protes selama lebih dari setahun, dengan penduduk di daerah berbahasa Inggris mengatakan bahwa mereka telah dipinggirkan selama beberapa dekade oleh pemerintah pusat dan kelompok mayoritas yang berbahasa Prancis.
Para pemrotes menyerukan agar kembali ke federalisme atau ke negara berbahasa Inggris, yang oleh para demonstran disebut sebagai "Republik Federal Ambazonia".
Krisis di wilayah Anglophone, yang dimulai sebagai sebuah demonstrasi sektoral, berkembang dengan cepat menjadi sebuah pemberontakan bersenjata, menyusul represi kekerasan pasukan keamanan Kamerun pada 22 September dan 1 Oktober 2017, menurut International Crisis Group (ICG).
Sejak saat itu lebih dari 30 anggota militer dan personel kepolisian telah tewas akibat berbagai serangan.
"Sejumlah pejuang separatis yang tidak diketahui telah tewas dalam bentrokan ini. Tindakan keras militer juga menuntut korban kemanusiaan yang besar dan melibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan," kata ICG.
Badan Pengungsi PBB mencatat puluhan ribu orang telah melarikan diri dan menyeberang ke negara tetangga Nigeria sejak demonstrasi dimulai pada 2016.
Menurut media lokal, militan separatis telah menculik dua pejabat administratif pada Februari lalu.
