JENEWA
Kepala hak asasi manusia PBB pada Senin mengecam keras kudeta militer di Sudan, dan dia mengatakan tindakan itu mengancam perjanjian damai yang disepakati di negara itu serta membahayakan kemajuan yang dicapai dalam proses demokrasi.
Dalam sebuah pernyataan, Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Michelle Bachelet mengatakan, "Saya sangat mengutuk kudeta militer hari ini di Sudan dan deklarasi keadaan darurat nasional, penangguhan pasal-pasal kunci dari Naskah Konstitusi dan badan-badan pemerintahan."
"Tindakan ini mengancam Perjanjian Perdamaian Juba dan membahayakan kemajuan penting yang dibuat ke arah demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia," kata Bachelet, merujuk pada kesepakatan 2020.
Pejabat di Khartoum sebelumnya mengatakan militer Sudan telah menangkap Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan anggota pemerintahannya.
Kementerian Informasi mengatakan militer menangkap Hamdok setelah dia menolak mendukung apa yang disebutnya sebagai "kudeta".
Dalam sebuah pernyataan, Asosiasi Profesional Sudan (SPA) menyerukan pemogokan umum dan perlawanan sipil sebagai protes terhadap pengambilalihan militer.
Ketegangan meningkat antara militer dan politisi sipil sejak upaya kudeta yang gagal di Sudan bulan lalu.
"Saya sangat menyesalkan penangkapan terhadap perdana menteri, beberapa menteri, pemimpin Pasukan Kebebasan dan Perubahan (FFC), dan perwakilan masyarakat sipil lainnya, dan menyerukan pembebasan segera mereka," kata Bachelet.
Seruan patuhi tatanan konstitusional
"Otoritas militer harus mematuhi tatanan konstitusional dan hukum internasional yang berlaku, menarik diri dari jalan-jalan, dan menyelesaikan setiap perbedaan yang mereka miliki dengan komponen sipil Dewan Transisi melalui dialog dan negosiasi," lanjut dia.
Kepala HAM PBB mengatakan bahwa penutupan internet secara menyeluruh bertentangan dengan hukum internasional, menuntut agar internet dan layanan seluler harus dipulihkan, karena sangat penting bagi semua orang untuk menerima informasi, "terutama dalam keadaan yang meresahkan ini".
Dia mengingatkan militer dan pasukan keamanan untuk menahan diri dari penggunaan kekerasan dan menghormati hak rakyat untuk kebebasan berekspresi, serta hak untuk berkumpul secara damai.
"Akan menjadi bencana jika Sudan mundur setelah akhirnya mengakhiri kediktatoran represif selama beberapa dekade," kata Bachelet.
Dia mengatakan Sudan perlu bergerak maju untuk mengkonsolidasikan demokrasi, sebuah keinginan yang diungkapkan oleh rakyat "dengan lantang dan jelas di jalan-jalan minggu lalu dan hari ini".
Sampai militer mengambil alih kekuasaan, Sudan dikelola oleh Dewan Berdaulat otoritas militer dan sipil, mengawasi periode transisi hingga pemilihan yang dijadwalkan pada tahun 2023, menurut pakta pembagian kekuasaan antara militer dan koalisi FFC.
