Rhany Chairunissa Rufinaldo
10 Agustus 2018•Update: 10 Agustus 2018
Alex Jensen
SEOUL
Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyatakan pada Kamis bahwa "kita tidak bisa mengharapkan kemajuan dalam pelaksanaan perjanjian denuklirisasi Pyongyang dengan AS jika Washington tetap mempertahankan penekanannya pada sanksi"
Negara tertutup itu telah mengambil langkah-langkah denuklirisasi, seperti membongkar tempat uji coba nuklirnya bahkan sebelum KTT dengan AS yang belum pernah terjadi sebelumnya pada 12 Juni, tetapi kedua belah pihak masih gagal menentukan jadwal kapan Pyongyang akan menyerahkan nuklirnya.
Sebelumnya pada hari itu, surat kabar resmi Korea Utara Rodong Sinmun bersikeras langkah pertama menuju perdamaian adalah dengan mengakhiri Perang Korea 1950-1953 secara resmi, tetapi Washington tetap bersikeras bahwa Pyongyang harus melakukan denuklirisasi sebelum memperoleh perjanjian damai atau pembebasan sanksi.
Korea Utara kemudian merilis sebuah pernyataan yang menindaklanjuti kecaman Menteri Luar Negeri Ri Yong-ho terhadap AS akhir pekan lalu karena tidak melakukan tindakan simultan setelah Pyongyang juga mengizinkan AS untuk mengambil jenazah tentara bulan lalu, meskipun Washington menangguhkan latihan militer bersama dengan Korea Selatan musim panas ini.
Kementerian mengancam akan menahan denuklirisasi "selama AS menolak bersikap sopan pada rekan dialognya dan berpegang teguh pada skenario drama yang sudah ketinggalan zaman, yang sebelumnya telah dicoba dan gagal oleh pemerintahan sebelumnya," menurut juru bicara yang dikutip oleh Kantor Berita Korea Utara KCNA.
Namun, pernyataan itu menawarkan kelanjutan proses ini kepada AS jika mereka menanggapi dengan tulus, "bahkan di waktu yang sudah terlambat ini".