Pemimpin negara Uni Eropa bertemu di KTT Brussels

Serife Cetin

BRUSSELS

Para pemimpin 28 negara Uni Eropa bertemu di Brussels pada Kamis untuk membahas soal pemimpin baru, agenda strategis 2019-2024 dan Kerangka Kerja Keuangan Multi-tahunan (MFF).

Selain kepala Dewan Uni Eropa, Bank Sentral Eropa dan kepala kebijakan luar negeri, masalah yang paling kontroversial dan menantang bagi para pemimpin di KTT tersebut adalah pencalonan presiden Komisi Uni Eropa yang baru.

"Kami melanjutkan langkah demi langkah. Saya tidak dapat menerima proposal yang tidak didukung oleh Parlemen Eropa," kata Kanselir Jerman Angela Merkel sebelum KTT dimulai.

Merkel merujuk pada sistem Spitzenkandidat (calon pemimpin) informal, di mana kursi kepresidenan diberikan kepada partai dengan kursi terbanyak di Parlemen.

Presiden Prancis Emmanuel Macron menyoroti masalah kesetaraan gender, sementara Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengatakan bahwa ada perbedaan pendapat yang serius di antara negara-negara anggota mengenai siapa yang harus menduduki posisi tertinggi di Uni Eropa.

"Memilih paus lebih mudah daripada menunjuk presiden UE," gurau Perdana Menteri Irlandia Leo Varadkar, menambahkan bahwa Irlandia mendukung kedaulatan pemerintahan Siprus Yunani.

Setelah bertemu dengan pemimpin Siprus Yunani Nikos Anastasiades, ketua Dewan Eropa Donald Tusk menulis di Twitter bahwa para pemimpin Uni Eropa harus berdiri dalam solidaritas penuh dengan pemerintah Siprus Yunani soal sengketa pengeboran di Mediterania Timur.

"Saya berharap Uni Eropa mengirim pesan yang jelas ke Turki untuk menghentikan kegiatan ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif [Yunani] Siprus," ujar Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras.

Turki telah secara konsisten menentang pengeboran sepihak pemerintah Siprus Yunani di Mediterania Timur, menekankan bahwa Siprus Turki juga memiliki hak atas sumber daya di daerah tersebut dan Ankara juga memiliki hak untuk pengeboran hidrokarbon.

Kapal perang Fatih Turki meluncurkan operasi lepas pantai pada 3 Mei di area 75 kilometer dari di lepas pantai barat pulau itu dan rencananya akan bergabung dengan kapal pengeboran Yavuz.

Pada 1974, setelah kudeta yang ditujukan untuk pencaplokan Siprus oleh Yunani, Turki ikut mengintervensi sebagai kekuatan penjamin, hingga pada 1983, Republik Turki Siprus Utara berdiri.

Beberapa dekade sejak saat itu, muncul berbagai upaya untuk menyelesaikan perselisihan, namun semuanya berakhir dengan kegagalan.