Rıskı Ramadhan
07 Desember 2017•Update: 07 Desember 2017
Baris Gundogan
ANKARA
Turki akan menjadi tuan rumah pertemuan luar biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang akan membahas membahas rencana Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada 13 Desember mendatang.
OKI terdiri dari 57 negara Muslim yang tersebar di seluruh dunia, keputusan untuk mengadakan pertemuan yang tidak terjadwal tersebut diambil setelah Presiden Recep Tayyip Erdogan berbicara dengan para pemimpin dari Malaysia, Tunisia, Iran, Qatar, Arab Saudi, Pakistan dan Indonesia, kata juru bicara kepresidenen Turki, Ibrahim Kalin.
Presiden AS Donald Trump resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, Rabu, dan akan memulai persiapan untuk memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem.
Dalam sebuah konferensi pers di Ankara, Kalin menyatakan AS harus mundur dari “kesalahan besar” atas status Yerusalem.
Kalin juga mengulangi ucapan Erdogan sebelumnya bahwa status Yerusalem adalah "garis merah" bagi Turki.
"Status Yerusalem saat ini harus dipertahankan," tambah Kalin.
Kalin menegaskan perlu ada langkah yang diambil untuk mencegah Yerusalem diperkenalkan sebagai ibukota Israel.
Dia berjanji bahwa presiden Erdogan akan terus menerapkan tekanan dalam isu Palestina.
Para pemimpin dunia telah mendekati kesepakatan dalam memperingatkan perubahan status Yerusalem.
Kota yang suci bagi orang Yahudi, Muslim, dan Kristen ini masih terus menjadi inti konflik Israel-Palestina, dengan harapan warga Palestina agar bagian timur Yerusalem -- yang diduduki oleh Israel pada tahun 1967 -- dapat menjadi ibu kota dari Negara Palestina di masa depan.
Selama kampanye pemilihannya tahun lalu, Trump berulang kali berjanji untuk memindahkan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Keputusan tersebut akan mengubah kebijakan Amerika selama puluhan tahun dan menghalangi upaya untuk melanjutkan perundingan damai antara Israel dan Palestina yang terhenti.
Beralih ke Suriah, Kalin mengarah pada janji Trump untuk menghentikan pasokan senjata ke PKK/PYD. Dia mengatakan, kenyataan AS terus mempersenjatai kelompok teror tersebut adalah situasi yang “tidak bisa diterima”.
PKK/PYD adalah cabang Suriah dari PKK, organisasi teroris yang telah berperang melawan Turki selama lebih dari 30 tahun dan menewaskan lebih dari 40.000 orang.
