Turkiye, Pakistan dan Mesir kecam serangan terhadap Arab Saudi

Turkiye, Arab Saudi, Pakistan dan Mesir pada Selasa mengecam serangan yang menargetkan Arab Saudi, termasuk serangan Houthi, serta menegaskan kembali dukungan penuh terhadap keamanan dan keutuhan wilayah kerajaan tersebut.

Menteri luar negeri keempat negara bertemu di New York pada 21 September di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-81.

Dalam pernyataan bersama, para menteri menekankan pentingnya melanjutkan konsultasi dan koordinasi antara keempat negara untuk mendukung perdamaian, keamanan, stabilitas dan kemakmuran di Timur Tengah serta kawasan yang lebih luas.

"Para menteri menyampaikan keprihatinan mendalam atas berlanjutnya ketegangan dan permusuhan di kawasan serta menegaskan bahwa dialog dan diplomasi tetap menjadi satu-satunya jalan menuju penyelesaian yang berkelanjutan," demikian pernyataan tersebut.

Dalam konteks itu, para menteri juga menekankan pentingnya mempertahankan Nota Kesepahaman Islamabad untuk mencapai perdamaian dan stabilitas jangka panjang.

Mereka menegaskan hak Arab Saudi untuk membela diri, wilayah dan rakyatnya sesuai hukum internasional dan Piagam PBB.

Para menteri juga menekankan pentingnya menjaga keamanan dan kebebasan navigasi maritim.

Dukung pemerintah Yaman

Keempat negara menegaskan kembali dukungan mereka terhadap pemerintah Yaman yang sah dan Dewan Kepemimpinan Presiden dalam upaya mewujudkan keamanan, stabilitas dan pembangunan di negara tersebut.

Upaya itu, menurut pernyataan bersama, perlu dilakukan melalui proses politik dan dialog inklusif antarpihak di Yaman.

Para menteri juga menempatkan isu Palestina sebagai salah satu hal utama dalam upaya mencapai perdamaian, keamanan dan stabilitas di Timur Tengah.

Mereka menegaskan kembali dukungan terhadap hak-hak rakyat Palestina, termasuk hak menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara Palestina yang merdeka, berdaulat, layak berdiri dan memiliki wilayah yang tersambung berdasarkan garis 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.

Dukungan tersebut, menurut pernyataan, sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan.

Soroti situasi Sudan

Pernyataan bersama itu juga menegaskan komitmen untuk menjaga kedaulatan, persatuan, kemerdekaan dan keutuhan wilayah Sudan.

Para menteri menekankan perlunya melindungi lembaga-lembaga nasional Sudan yang sah dan menolak pembentukan struktur pemerintahan paralel yang dapat mengancam kedaulatan serta persatuan negara tersebut.

Mereka juga menyerukan langkah segera untuk mencegah pengiriman ilegal senjata, tentara bayaran dan kombatan asing ke wilayah Sudan.

Keempat negara sepakat melanjutkan koordinasi erat dan konsultasi secara berkala mengenai perkembangan regional dan internasional guna memperkuat keamanan bersama dan mendukung stabilitas kawasan dalam jangka panjang.