Divonis mati, Aman Abdurrahman tak akan ajukan banding

Hayati Nupus

JAKARTA

Aman Abdurrahman alias Oman Rochman alias Abu Sulayman tidak akan mengajukan banding atas vonis pidana mati yang diperolehnya.

Pengacara Aman Abdurrahman, Asluddin Hatjani, mengatakan upaya banding itu tidak dilakukan karena kliennya hanya percaya hukum sesuai khilafah yang dianutnya.

“Beliau percaya khilafah, tidak mengakui hukum selain hukum Islam, jadi tidak akan banding,” ujar Asluddin kepada Anadolu Agency, Jumat.

Begitu pula, kata Asluddin, Aman juga tidak menerima sekaligus tidak menolak vonis mati yang telah ditetapkan pengadilan. Karena vonis itu tidak dalam kerangka khilafah.

Asluddin juga mengatakan jika Selasa lalu tim pengacara sudah menemui keluarga Aman, untuk membahas rencana setelah vonis pengadilan. Seperti Aman, keluarga juga menyatakan tidak mempermasalahkan muatan vonis itu.

“Keluarga menyatakan usia, ajal, itu di tangan Allah. Jadi kalau ini sudah ajalnya, maka ini sudah ketentuan Allah,” kata Asluddin.

Saat ini, ungkap Asluddin, Aman hanya ingin segera pindah dari rutan Cabang Salemba yang ada di Mako Brimob, Depok, Jawa Barat.

Aman Abdurrahman mendirikan JAD pada 2015, saat dia masih berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Dia dijebloskan ke penjara pada 2004 atas keterlibatannya dalam pelatihan perakitan bom yang meledak di Cimanggis. Tak lama menghirup udara merdeka, dia ditangkap kembali Maret 2010 karena keterlibatannya dalam pelatihan terorisme bersenjata di Gunung Janto, Aceh, pada 2009.

Agustus lalu, masa tahanan Aman habis, setelah memperoleh remisi lima bulan pada Peringatan HUT RI ke-72. Keluar penjara, Detasemen Khusus Antiteror 88 langsung mengamankan Aman karena keterlibatannya dengan sejumlah tragedi bom.

Pertengahan Mei lalu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Aman Abdurrahman dengan ancaman pidana maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Aman disebut telah melanggar Pasal 14 Juncto Pasal 6 dan Pasal 14 Juncto Pasal 7 Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pekan lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis mati Aman Abdurrahman.

Vonis ini terkait keterlibatan Aman dalam sederet kasus teror di Indonesia, yaitu bom Thamrin pada pertengahan Januari 2016, bom Samarinda pada 13 November 2016, bom Kampung Melayu pada 24 Mei 2017, penggorokan polisi di Medan pada 25 Juni 2017 dan penembakan polisi di Bima pada 11 September 2017.