Hadapi Revolusi Industri 4.0, BPS siapkan sistem terintegrasi

Megiza Asmail

JAKARTA

Badan Pusat Statistik (BPS) berencana menyediakan sistem data terintegrasi atau Simdasi yang berfungsi sebagai perekam data statistik di Indonesia.

Sistem itu menjadi salah satu cara BPS untuk menghadapi era Revolusi Industri 4.0, yang sejak pertengahan tahun ini digalakkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Kepala BPS Kecuk Suhariyanto, dalam acara bertajuk "Sosialisasi Satu Data Indonesia menuju Revolusi Industri 4.0" menyebut revolusi 4.0 terjadi karena konvergensi berbagai teknologi digital yang berkembang saat ini.

"Teknologi yang murah dan masif menimbulkan fenomena disrupsi dan melahirkan model-model bisnis baru yang membawa perubahan baru dengan kecepatan yang membuat kita kaget. Kita semua harus beradaptasi dan berubah, kalau tidak kita akan musnah," kata Suhariyanto di Jakarta, Senin.

Lebih detail, ujar dia, Simdasi nantinya akan merespons perkembangan teknologi industri 4.0 dengan tujuan akhir dapat dapat mendorong segala bentuk aktivitas ekonomi, sosial maupun lainnya menjadi berbentuk digital.

Melalui sistem itu, imbuh Suhariyanto, segala aktivitas yang direkam oleh kementerian atau lembaga di pusat maupun di daerah akan terintegrasi dengan data BPS.

Saat ini, BPS sendiri telah mulai membangun sistem satu data tersebut. Simdasi ditargetkan dapat mulai diimplementasikan pada awal tahun 2009.

Dalam kesempatan itu, Suhariyanto mengungkapkan, Simdasi dibuat karena masih ditemukannya ketidaksamaan data sektoral antara pemerintah pusat dan daerah.

Dia menyebut, data yang dikumpulkan oleh kementerian atau lembaga pusat kerap berbeda dengan data yang terkumpul di level dinas atau instansi di daerah.

Salah satu contoh perbedaan data yang ditemukan oleh BPS adalah jumlah guru Sekolah Dasar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan dinas terkait di daerah.

Pada 2015-2016, sebut Suhariyanto, Kementerian mencatat jumlah guru SD di Yogyakarta sebanyak 20.809 orang. Namun, angka tersebut berbeda dengan data di daerah yang mencatat guru SD sebanyak 19.897 orang.

"Artinya ada selisih. Itu ke mana? Atau mencatatnya pada waktu yang berbeda? Jumlah murid SD di sana juga ada perbedaan sekitar 1.265," imbuh dia.

Suhariyanto menyebut, perbedaan tersebut terjadi karena metode pengumpulan data yang berbeda antara pemerintah pusat dengan dinas.

Lebih lanjut, dia berujar, upaya mengatasi inkonsistensi data ini memang sedang digalakkan oleh pemerintah melalui kebijakan Satu Data Indonesia.

Kebijakan tersebut merupakan cara untuk tata kelola data pemerintah untuk mendapatkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain mencontohkan perbedaan pendataan jumlah guru, Suhariyanto juga menyebut pencatatan data terkait e-commerce.

Dia mengatakan, meski beberapa perusahaan e-commerce besar telah menyetor data ke BPS, namun masih banyak perusahaan yang belum memberikan datanya.

Hal itu, menurut Suhariyanto, yang membuat pendataan perkembangan ekonomi digital terkendala.

"Agak susah karena ini sesuatu yang baru. Kalau sekarang kita hanya dapat patern besarnya seperti komoditas yang paling banyak dibeli lewat online yang berkaitan dengan fesyen, alat kecantikan, alat elektronik, tiket atau pemesanan hotel," tutur dia.