Pakar: Pelibatan TNI berantas terorisme harus di bawah kendali sipil

Hayati Nupus

JAKARTA

Pakar hubungan internasional mengatakan pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme harus di bawah kendali kepemimpinan sipil.

Akademisi Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Ali Abdullah Wibisono, mengatakan bahwa kendali pihak sipil sangat penting untuk mempermudah koordinasi dan menghindari terjadinya impunitas.

“Ada banyak lembaga yang terlibat merespons terorisme, TNI dan Polri di antaranya, unitnya juga banyak, kendali sipil untuk melindungi aparat di lapangan,” ujar Ali, Selasa, kepada Anadolu Agency di Jakarta.

Dia mengatakan sejak 2011 persoalan terorisme di Indonesia tidak sepenuhnya menjadi persoalan domestik.

Ada komponen trans-nasional yang mempengaruhi secara kuat, misalnya lewat masuknya orang asing terkait terorisme, atau kembalinya personil kelompok teror ke dalam negeri setelah terlibat aksi teror di luar negeri.

“Doktrin terorisme dan gerakan Daesh harus dilihat dalam perspektif trans-nasional,” kata Ali.

Dia meyadari pelibatan militer dalam pemberantasan terorisme berpotensi untuk menurunkan kualitas demokrasi, jika kemudian kultur militerisme ini malah mengakar di masyarakat.

Kultur tersebut, lanjut Ali, berkembang seiring meningkatnya kepercayaan masyarakat bahwa solusi persoalan terorisme adalah pelibatan TNI.

Oleh karena itu pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme harus dikelola dengan baik, dilakukan temporer dan dengan target spesifik.

Pelibatan TNI dalam pemberantasan teorisme demi menegakkan hukum, bukan dalam rangka operasi perang.

“Meski begitu Indonesia memiliki memori kolektif yang suram soal pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme,” kata dia.

Itu terjadi pada aksi penumpasan Kartosuwiryo semasa Orde Lama, pemberantasan kelompok jihad semasa Orde Baru, hingga berbagai operasi militer yang dilakukan setelah reformasi.

Ketidakmampuan TNI untuk menghadpai konflik horizontal di Poso dan Ambon misalnya alih-alih memberantas terorisme, aksi itu malah memunculkan bahkan menyuburkan sel-sel teroris baru di Indonesia.

Oleh karena itu dia menekankan pentingnya akuntabilitas TNI dan negara, agar membuka sejarah itu pelan-pelan.

“Perlu hati-hati, dan kemampuan intelijen territorial diperlukan,” tambah Ali.