Committee to Protect Journalists temukan intimidasi pada pers Filipina

Muhammad Latief

JAKARTA

Sebuah misi wartawan internasional Selasa khawatir atas meningkatnya tingkat intimidasi pada pers Filipina.

Seperti dilansir Philstar, Committee to Protect Journalists (Komite untuk Melindungi Jurnalis) mewawancarai jurnalis dan pejabat pemerintah, termasuk Wakil Menteri Kehakiman Markk Perete serta Satuan Tugas Presiden untuk Keamanan Media.

Komite, dalam sebuah pernyataan Selasa, "menemukan peningkatan tingkat intimidasi dan ruang yang semakin menyusut untuk pers bebas di negara itu."

Konferensi dihadiri oleh ketua dewan CPJ Kathleen Carroll dan koordinator program Asia Steven Butler, dan Direktur Alliance for Journalists Freedom yang berbasis di Australia Peter Greste.

Carroll mengemukakan bahwa ada laporan serangan siber terutama pada perusahaan media kecil.

"Kami diberitahu bahwa itu bukan bidang tugas satgas keselamatan pers," kata Carroll.

“Gugus tugas tampaknya tidak menganggap itu sebagai masalah. Kami berharap mereka dapat mempertimbangkan kembali, ”tambah Carroll.

Pada tanggal 29 Maret, situs berita alternatif Bulatlat, Kodao Productions, Altermidya dan Pinoy Weekly mengajukan keluhan terhadap perusahaan IT yang mereka yakini terlibat dalam serangan siber di situs web mereka.

Situs berita alternatif ini telah ditargetkan oleh serangan Distributed Denial of Service sejak akhir Desember 2018.

DDoS, menurut Electronic Frontier Foundation, “bertujuan membuat sumber daya online tidak tersedia untuk sementara atau tanpa batas dengan membanjiri mereka dengan lalu lintas yang sangat banyak sehingga pengguna tidak dapat mengakses atau menggunakannya.

Kasus Rappler

CPJ juga mengungkapkan keprihatinan atas 11 tuntutan yang diajukan terhadap Rappler dan pejabat pemerintah “mengulangi” serangan terhadap pers, termasuk menahan lisensi jaringan TV ABS-CBN.

Butler, koordinator CPJ untuk Asia, mengatakan bahwa mereka percaya bahwa kasus-kasus terhadap Rappler - yang berkisar dari pelanggaran hukum pajak hingga cyberlibel - "kemungkinan besar bermotivasi politik" dan memiliki "dampak yang lebih luas pada kebebasan pers."

Greste, mengatakan langkah-langkah yang dianggap sebagai upaya untuk mengintimidasi pers "menciptakan iklim ketakutan."

Istana Malacañang telah berulang kali menyatakan tidak terlibat dalam kasus Rappler dan membantah bahwa kasus-kasus terhadap situs web adalah penganiayaan politik.

"Memutar, tidak adil, tidak adil," kata kepala PTFoMS

Dalam sebuah posting Facebook, Wakil Menteri Komunikasi Presiden, Joel Sy Egco, juga Direktur Eksekutif PTFoMS, mengecam temuan misi itu sebagai "pernyataan yang bengkok, tidak adil, dan tidak adil tentang bagaimana keadaan di sini."

Egco mengatakan bahwa ketika pejabat CPJ dan AJF datang ke markas satuan tugas, PTFoMS mengklarifikasi masalah yang diangkat.

"Sayangnya, tidak satu pun dari kita yang kita bicarakan dimasukkan dalam pernyataan ini," kata Egco.