9 warga Iran dituntut retas sistem lembaga-lembaga AS

Safvan Allahverdi

WASHINGTON

AS pada Jumat menuntut sembilan warga Iran dengan tuduhan serangan siber terhadap ratusan universitas, perusahaan, dan badan pemerintahan AS serta mencuri data untuk Iran.

"Departemen Kehakiman akan menyelidiki dan menghukum orang terbukti berupaya menyusupi sistem-sistem komputer kami dan mencuri properti intelektual," kata Wakil Jaksa Agung Rod Rosenstein.

"Kasus ini penting karena menghentikan aktivitas peretasan mereka dan mencegah kasus-kasus berikutnya," lanjutnya.

Rosenstein mengatakan para peretas itu, yang beraksi secara global sejak 2013, diduga mencuri lebih dari 31 terabit dokumen-dokumen dari sekitar 140 perguruan tinggi, 30 perusahaan, dan lima lembaga pemerintahan AS. Mereka juga diperkirakan berada dibalik penyusupan digital lebih dari 176 universitas di 21 negara lainnya.

Selain pemerintah Iran, Rosenstein juga menuduh Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) sebagai aktor dibalik serangan siber itu sebagai aktivitas intel.

Tuntutan yang dilayangkan AS antara lain adalah konspirasi untuk menyusupi komputer, penipuan, mengakses sistem komputer tanpa izin, dan pencurian identitas. Semua tuduhan itu bisa menjebloskan mereka di penjara selama lebih dari 40 tahun ke depan.

Departemen Keuangan AS juga mengatakan akan menjatuhkan sanksi terhadap warga-warga Iran tersebut dan perusahaan yang memperkerjakan mereka, Mabna Institute.

Jaksa penuntut AS Geoffrey Berman dari New York mengatakan serangan siber itu adalah "kampanye peretasan terbesar yang disponsori sebuah negara".

Para peretas itu tidak bisa lagi keluar dari Iran tanpa terancam ditangkap setelah dijatuhkan tuntutan dan sanksi, menurut Berman.

"Mereka hanya bisa melihat dunia luar melalui layar komputer, tapi tidak lagi secara anonim," tambahnya.