İqbal Musyaffa
26 Juli 2018•Update: 27 Juli 2018
Iqbal Musyaffa
JAKARTA
Sektor pariwisata merupakan andalan untuk dapat menekan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD), kata Presiden Joko Widodo dalam rapat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta, Kamis.
Presiden mengatakan CAD adalah satu dari dua masalah utama dalam fundamental ekonomi Indonesia, selain defisit neraca perdagangan.
“Pariwisata dapat menghasilkan devisa. Berikan ruang sebesar-besarnya untuk investasi di sektor ini,” ujar Presiden yang akrab disapa Jokowi tersebut.
Dia mengaku siap untuk membantu menyelesaikan masalah dan memberikan apa yang dibutuhkan untuk pengembangan sektor pariwisata. Indonesia saat ini sedang mempersiapkan 10 destinasi wisata baru yang biasa disebut 10 Bali Baru.
Namun, dalam jangka pendek Presiden mengatakan fokus pemerintah adalah pada pengembangan empat destinasi terlebih dahulu antara lain Borobudur di Jawa Tengah, Danau Toba di Sumatera Utara, Mandalika di NTB, dan Labuan Bajo di NTT.
“Kita harapkan target tahun 2019 ada kunjungan 20 juta wisawatan asing datang. Ini lompatan dari 9 juta wisatawan di tahun 2014,” ungkap Jokowi.
Presiden menekankan, apabila dua masalah fundamental dalam perekonomian ini dapat teratasi dan mengubah neraca dari defisit menjadi surplus, maka Indonesia tidak akan terlalu terpengaruh oleh dinamika perekonomian global yang tidak menentu.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan pada tahun ini jumlah CAD akan meningkat dari USD17,3 miliar di tahun lalu menjadi USD25 miliar. Jumlah ini diklaimnya masih dalam batas aman karena berada di bawah 3 persen dari PDB.
Dengan target kunjungan 20 juta wisatawan tahun depan, Perry memperkirakan akan ada tambahan devisa yang masuk mencapai USD20 miliar. Artinya, setiap wisatawan asing diharapkan dapat menghabiskan dana hingga USD1000 dalam setiap kunjungannya ke Indonesia.
Jumlah devisa ini diharapkan dapat membantu menekan defisit transaksi berjalan (CAD) Indonesia.
Untuk mencapai target tersebut, Perry mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah. “Pada akhir Agustus nanti akan diluncurkan inisiatif langkah-langkah kongkrit untuk menggenjot pariwisata,” jelas Perry.
Menurut dia, pemerintah yang terdiri dari Kemenko Maritim, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perindustrian, BI, serta pelaku usaha perhotelan dan pariwisata akan bersama-sama menyelesaikan kendala dalam pariwisata.
Perry mengurai masalah tersebut antara lain perizinan, bandara, ketersediaan penerbangan murah, ketersediaan paket-paket wisata, serta pengembangan UMKM di lokasi wisata.